Hari HAM ke-74, Kemenkumham Beri Penghargaan Kepada Beberapa Instansi

Signal, Nasional – Tema Peringatan Hari HAM di Indonesia yaitu Pemajuan Hak Asasi Manusia Untuk Setiap Orang Menuju Indonesia Maju, dinilai memiliki makna yang mendalam. Demikian diutarakan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, dalam laporannya pada peringatan hari HAM ke-74 yang digelar di Hotel Sultan Jakarta, Senin (12/12/2022).

Dikatakan Yasona, untuk mewujudkan tema peringatan hari HAM ini, diperlukan upaya dari seluruh pihak. Jika tidak, maka HAM hanya akan menjadi goresan hitam di atas kertas putih.

“Dengan berbagai tantangan yang saat ini masih kita hadapi dalam upaya penegakan HAM, pada tanggal 9 November tahun ini, Pemerintah Indonesia telah mendapatkan berbagai apresiasi dari masyarakat internasional dalam Sidang Universal Periodical Review di Jenewa, Swiss,” kata Yasona.

Salah satunya adalah komitmen Indonesia untuk tetap melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia hingga periode kelima. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM tetap berkomitmen melaksanakan berbagai program pemajuan HAM.

Dukungan terhadap pelaksanaan Penghormatan,Penegakan, Pemenuhan, Perlindungan dan Pemajuan HAM yang dilakukan oleh institusi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, tetap menjadi prioritas program pemajuan HAM.

Komitmen inilah yang terus mendorong Kementerian Hukum dan HAM mengambil peran utamanya melalui ragam kebijakan dan program seperti Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM), Indeks Pembangunan HAM, Pelayanan Publik Berbasis HAM, PRISMA HAM, serta mekanisme pengaduan dan penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM supaya warga negara dapat merasakan secara langsung manfaat dari kebijakan dan program tersebut.

Pada peringatan hari HAM se-dunia tahun ini beberapa penghargaan akan diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh pemangku
kepentingan di bidang pemajuan hak asasi manusia, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, pelaku bisnis dan korporasi, serta seluruh anggota masyarakat, atas segala upaya dan kerja keras kita bersama dalam mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pelindungan, pemajuan dan penegakan HAM.

Adapun penghargaan tersebut adalah:
a. 6 (enam) Menteri dan pimpinan tinggi Lembaga sebagai instansi yang responsif terhadap tindak lanjut rekomendasi penangan dugaan pelanggaran HAM ;
b. 10 Gubernur sebagai pembina Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
c. 2 Gubernur sebagai pembina pelayanan publik berbasis HAM;
d. 170 Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota Peduli HAM;
e. 7 Bupati/Walikota yang mengimplementasikan Pelayanan Publik Berbasis HAM;
f. 1 Pemerintah Daerah yang responsif terhadap isu HAM global;
g. 10 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai pembina Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
h. 10 unit Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagai OPTD pelayanan publik berbasis HAM.

Sementara itu, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin menggarisbawahi segala capaian yang telah diraih dalam pemajuan HAM, tidak cukup sampai disini saja.

“Capaian yang telah dirain dalam pemajuan HAM tidak membuat kita puas sampai di titik ini saja, melainkan menjadi batu loncatan untuk menggapai sasaran yang lebih tinggi lagi dalam rangka pemenuhan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tuturnya.

“Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia di bumi Indonesia tercinta,” pungkasnya.